Gedung Baru DPR (Dok. DPR)
Ketua DPR Marzuki Alie yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menegaskan pembangunan gedung DPR tetap dilanjutkan meski ada yang menolak.
Bahkan yang paling mengejutkan Marzuki mengklaim gedung baru dibuat atas keinginan rakyat. Rakyat yang mana? Marzuki tak bisa menjelaskan. Yang pasti, kata dia, penolakan yang disuarakan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) tak akan mempan.
“DPR ini hasil representasi rakyat yang resmi melalui pemilu langsung. LSM ini melalui pemilihan enggak pengurusnya? Enggak bisa dong mempermasalahkan keinginan rakyat,” kata Marzuki saat ditanya penolakan gedung baru DPR, di ruang kerjanya kemarin.
Pernyataan ini pun kembali menuai protes dari publik. Dalam pemberitaan okezone dengan topik "Gedung Baru DPR" puluhan komentar masuk ke redaksi. Meski tidak merepresentasikan rakyat keseluruhan, namun setidaknya inilah gambaran kritik publik yang diambil dari beberapa komentar pembaca.
Pembaca blog nur-kipli yang menggunakan nama Anti-Demokrat mengkritik kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. "Kira-kira, dengan uang Rp1,17 trilyun itu bisa bangun berapa rumah ya? Kayaknya cukup untuk membangun rumah untuk setiap rakyat Indonesia yang belum sampai 300 juta penduduk. Hmmm ... jadi pengen kirim kerupuk utk setiap anggota DPR biar otaknya lebih berisi .."
Lain lagi dengan Dharma, pembaca okezone ini mencermati harga ruangan satu anggota DPR yang ditaksir Rp800 juta. "Maaf sebelumnya jika komentar saya terlalu lancang , lantas apa yang akan diperoleh rakyat dengan adanya fasilitas ruangan senilai 800 juta itu ? bukankah lebih baik bila disalurkan kepada rakyat miskin dan membuat rumah layak pakai bagi mereka yang hidup di pinggiran ? kata Dharma saat mengirim komentar Jumat, 25 Maret.
Ada pembaca bernama CR7 yang balik bertanya ke Marzuki Alie. "Apa? DPR mewakili rakyat karena dipilih rakyat? bukannya dia terpilih karena ngebohongi rakyat?"
Sementara Jasuli Rofiq meminta agar dibuatkan polling untuk membantah klaim Marzuki yang menyebut gedung baru atas keinginan rakyat. "Iya betul mereka-mereka yang ada di Senayan adalah para wakil rakyat, tapi apakah sudah ada komunikasi dengan rakyat yang terwakilinya. Saya kira begini, perlu ada polling terkait dengan pembangunan Gedung Baru DPR
Pun halnya dengan pembaca yang memberi komentar menggunakan nama horehore. Dia merasa tak pernah diwakili kepentingannya oleh DPR. "Saya juga rakyat, tapi saya tidak pernah merasa terwakili dengan DPR, apalagi menyetujui pembangunan gedung baru, saya yakin lebih dari 90% rakyat juga sependapat, malah kalau bisa DPR dibubarkan saja," katanya menyindir.
Kritik berisi dikemukakan Rio Sanjaya. Rio mencoba mengkalkulasi bila biaya proyek Rp1,1 triliun dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat. "Bukankah DPR sendri terdiri dari 500an anggota yang masing-masing merupakan representasi sebagian rakyat yang memilihnya? Seandainya saja dana Rp1,17T itu dialokasikan untuk dana pendidikan (misal melalui BOS yang menganggarkan 570.000 per siswa SMP per tahun) dana tersebut dapat digunakan untuk menunjang pendidikan 2.052.632 anak selama 1 tahun, setara dengan 685 sekolah (asumsi 300 siswa per sekolah) Jadi manakah yang lebih penting? Pendidikan atau fasilitas "wakil" rakyat?" cecarnya.
Pada akhirnya, DPR pun diminta mengoreksi ulang kebijakan pembangunan gedung baru. Bila tak dapat dibatalkan, setidaknya terjadi pengurangan biaya yang berasal dari uang negara.
"Seharusnya DPR mawas diri terhadap rakyat Indonesia yang telah memilihnya, walaupun anggota DPR telah dipilih oleh rakyat, belum tentu semua kebijakannya disetujui oleh rakyat, jadi tidak bisa dibilang gedung baru itu sudah disetujui oleh rakyat, tolong bukalah hati nurani anda," kata Andika dalam komentarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar